Keputusan Hakim Tunggal I Ketut Darpawan pada Kamis (6/8/2026) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan permohonan praperadilan Roy Suryo tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), menandai babak krusial dalam diskursus hukum acara pidana di Indonesia. Penolakan ini bukan sekadar peristiwa administratif prosedural, melainkan sebuah refleksi atas kompleksitas transisi regulasi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai pengamat industri hukum, fenomena "Praperadilan Jilid III" ini menggarisbawahi urgensi harmonisasi antara semangat pembaruan hukum dengan kesiapan instrumen teknis operasional di lapangan.
Urgensi Kepatuhan Prosedural dan Vakum Regulasi Teknis
Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyoroti adanya kesenjangan regulasi (legal gap) terkait tata cara pembayaran ganti rugi yang diamanatkan oleh Pasal 175 ayat (5) UU Nomor 20 Tahun 2025. Hingga saat ini, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana yang mengatur mekanisme pembayaran tersebut belum diterbitkan. Kondisi ini menciptakan ambiguitas bagi aparat penegak hukum maupun pihak pemohon dalam menuntut hak-hak konstitusionalnya pasca-proses hukum yang dianggap tidak sah atau melampaui kewenangan.
Analisis dari para ahli hukum pidana menunjukkan bahwa ketiadaan peraturan teknis sering kali menjadi penghambat utama dalam eksekusi putusan praperadilan yang bersifat kompensatif. Dalam konteks ini, I Ketut Darpawan mengambil langkah konservatif namun yuridis dengan merujuk pada Pasal 365 KUHAP, yang mengharuskan hakim menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015. Penggunaan instrumen hukum lama (lex superior derogate legi inferiori) dalam masa transisi adalah langkah mitigasi risiko agar tidak terjadi kekosongan hukum yang lebih luas.
Tantangan Implementasi Ganti Rugi dalam Sistem Peradilan
Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983, mekanisme pembayaran ganti kerugian harus dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Proses ini memiliki batasan waktu yang ketat, yakni 14 hari kerja setelah petikan putusan pengadilan diterima. Namun, dalam praktiknya, efektivitas waktu ini sering kali terbentur pada birokrasi administratif yang panjang.
Jika kita meninjau dari kacamata Analisis Reformasi Hukum, tantangan utama yang dihadapi oleh sistem peradilan Indonesia bukan terletak pada substansi putusan hakim, melainkan pada sinkronisasi antara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan kementerian teknis terkait. Ketidakmampuan pemerintah untuk segera menerbitkan aturan turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2025 menciptakan disonansi yang merugikan pencari keadilan. Data dari Lembaga Kajian Hukum Independen menunjukkan bahwa lebih dari 30% permohonan praperadilan terkait ganti rugi sering kali menemui jalan buntu akibat ketidakjelasan prosedur pencairan dana negara untuk kompensasi.
Analisis Komprehensif: Mengapa Permohonan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima?
Secara akademis, istilah "tidak dapat diterima" atau niet ontvankelijke verklaard (NO) berbeda dengan "ditolak". Jika ditolak, maka pokok perkara telah diperiksa dan hakim berpendapat permohonan tidak beralasan. Namun, dalam kasus Roy Suryo jilid III ini, Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil permohonan belum terpenuhi secara sempurna di tengah ketidakpastian regulasi transisi. Hal ini mengindikasikan bahwa permohonan tersebut prematur atau mengandung cacat formil yang menghalangi hakim untuk menyentuh pokok perkara.
Fenomena praperadilan yang berulang—hingga mencapai jilid ketiga—menunjukkan adanya diskoneksi antara strategi litigasi pemohon dengan realitas hukum positif yang berlaku. Dalam perspektif Manajemen Risiko Hukum, strategi yang tidak dibarengi dengan pemahaman mendalam terhadap aturan peralihan (transitional rules) sering kali berakhir pada kegagalan prosedural. Hakim, dalam hal ini, bertindak sebagai penjaga gawang (gatekeeper) yang memastikan bahwa setiap upaya hukum harus berada dalam koridor administratif yang sah, terlepas dari dinamika publik yang menyertainya.
Implikasi Jangka Panjang terhadap KUHAP Baru
Penerbitan UU Nomor 20 Tahun 2025 merupakan upaya pemerintah untuk modernisasi hukum acara pidana yang lebih humanis dan akuntabel. Namun, kasus ini menjadi peringatan keras (warning) bagi legislator bahwa sebuah undang-undang tidak akan efektif tanpa adanya Peraturan Pemerintah pendukung yang memadai. Jika PP yang diamanatkan Pasal 175 tidak segera diundangkan, maka preseden penolakan permohonan praperadilan serupa akan terus berulang, yang pada akhirnya akan mencederai kepercayaan publik terhadap efektivitas sistem peradilan nasional.
Para pengamat industri hukum berpendapat bahwa ke depan, hakim harus lebih progresif dalam melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) jika regulasi teknis masih tertahan di tataran eksekutif. Namun, hal tersebut memerlukan keberanian yudisial yang luar biasa guna menghindari tuduhan melampaui kewenangan (judicial activism). Dengan membebankan biaya perkara sejumlah nihil, Hakim I Ketut Darpawan telah menunjukkan sikap objektif bahwa kegagalan proses ini adalah akibat dari keterbatasan sistem, bukan semata kesalahan atau kesengajaan dari pemohon.
Kesimpulan: Urgensi Sinkronisasi Regulasi
Secara objektif, putusan ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kedaulatan hukum yang berbasis pada kepastian regulasi. Masyarakat perlu memahami bahwa praperadilan bukan sekadar ruang untuk menguji sah atau tidaknya tindakan kepolisian, tetapi juga melibatkan mekanisme administrasi negara yang kompleks. Keterlibatan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang memegang otoritas pembayaran ganti rugi menjadi titik krusial dalam siklus praperadilan di Indonesia.
Ke depan, koordinasi antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Keuangan harus diperkuat untuk memastikan bahwa UU Nomor 20 Tahun 2025 dapat diimplementasikan secara utuh. Tanpa adanya aturan teknis yang jelas, hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi akan terus terdistorsi oleh ketiadaan instrumen eksekusi. Bagi praktisi hukum, kasus Roy Suryo ini menjadi studi kasus yang esensial dalam memahami bagaimana formalitas prosedur tetap menjadi benteng utama dalam sistem hukum di Indonesia, melampaui opini publik maupun ekspektasi personal.
Sebagai penutup, urgensi dari peristiwa hukum di Jakarta ini terletak pada bagaimana kita memandang hukum bukan sebagai statis, melainkan sebagai organisme yang membutuhkan nutrisi berupa regulasi pelaksana yang presisi. Hingga Pemerintah menerbitkan aturan turunan yang definitif, ketidakpastian hukum dalam ranah praperadilan diprediksi akan terus menjadi tantangan bagi para praktisi hukum dan masyarakat pencari keadilan di tanah air. Evaluasi menyeluruh terhadap proses ini diharapkan menjadi katalis bagi percepatan reformasi administrasi peradilan demi tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.