ILESVANILLE — Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyebut pengusaha yang mengoplos beras merupakan pengkhianat rakyat karena mereka telah menipu masyarakat dengan menjual beras label premium dengan beras biasa, dan diyakini aksi mereka itu merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahunnya.
Di hadapan para kepala daerah, kepala desa, dan jajaran pejabat pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas dan menindak para pengoplos beras, yang disebut oleh Presiden, pengusaha yang serakah.
“Ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima! Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.
Presiden kemudian menyebut dirinya menerima laporan pengusaha yang mengoplos beras premium itu membeli gabah kering panen (GKP) kualitas biasa dari petani dengan harga minimum yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, tetapi kemudian beras itu dijual dalam kemasan dan label premium, dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).
“Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak ini pidana, dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian (yang dialami) oleh bangsa Indonesia, kerugian (yang dialami) oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” kata Presiden Prabowo.
Presiden kemudian mengungkap rasa geramnya karena Rp100 triliun kerugian negara itu dinikmati hanya oleh empat sampai dengan lima pengusaha.
Menurut Presiden, jika uang Rp100 triliun itu masuk dalam pendapatan negara, pemerintah dapat memperbaiki lebih banyak sekolah tiap tahunnya.
“Kita perbaiki sekolah, kita hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah tahun ini, anggarannya Rp19 triliun, Rp19 triliun. Kalau saya punya Rp100 triliun tiap tahun, berarti kita bisa perbaiki 100.000 sekolah. Kita (saat ini) punya 330.000 sekolah, dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia. Bayangkan saudara-saudara. Ini yang kita anggap sabotase ekonomi Indonesia, menikam rakyat dari belakang, dan ini harus kita hentikan!” ujar Presiden.