ILESVANILLE — Washington, DC – Presiden Donald Trump mengancam akan mengerahkan pasukan ke Baltimore, Maryland, Amerika Serikat (AS). Ancaman itu semakin memperburuk ketegangan dengan Gubernur Maryland Wes Moore, setelah gubernur dari Partai Demokrat AS tersebut sebelumnya mengundangnya untuk bergabung dalam sebuah “safety walk” di kota itu.
“Jika Wes Moore membutuhkan bantuan, seperti halnya Gavin Newscum di L.A., saya akan mengirim ‘pasukan’, seperti yang juga dilakukan di DC yang berdekatan, dan dengan cepat membersihkan Kejahatan,” tulis Trump di media sosial.
Pernyataan Trump tersebut menandai titik panas terbaru dalam upaya presiden untuk mengerahkan pasukan Garda Nasional AS ke kota-kota yang dipimpin Partai Demokrat, sebagai bagian dari apa yang dia sebut sebagai tindakan keras terhadap kejahatan.
Garda Nasional AS adalah pasukan cadangan militer yang berfungsi ganda: dikerahkan oleh gubernur untuk merespons keadaan darurat di tingkat negara bagian, dan juga dapat dimobilisasi oleh presiden untuk tugas nasional maupun internasional
Menurut laporan media AS, sebanyak 1.700 personel Garda Nasional diperkirakan akan dimobilisasi di 19 negara bagian dalam beberapa minggu mendatang.
Sementara itu, Gubernur Moore, yang kerap mengkritik strategi presiden, menanggapi dengan tegas. Dia mengatakan bahwa komentar Trump tentang pemberantasan kejahatan “terdengar sangat tidak peka dan sangat bodoh.”
“Itu karena mereka belum pernah berjalan di jalan-jalan kami,” kata Moore seperti dilansir BBC. “Mereka belum pernah berada di komunitas kami dan mereka dengan senang hati terus mengulang-ulang stereotip tentang kami.”
Data Berseberangan dengan Klaim Trump
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5312383/original/028005400_1754959086-Untitled.jpg)
Komentar Trump di Truth Social pada Minggu (24/8) diduga merupakan tanggapan langsung terhadap surat undangan Moore kepada Trump, yang digambarkannya kasar dan provokatif.
“Sebagai Presiden, saya lebih suka dia membersihkan bencana Kejahatan ini sebelum saya pergi ke sana untuk ‘berjalan-jalan’,” tulis Trump.
Trump sudah mengerahkan sekitar 2.000 pasukan ke Washington DC, sebuah basis Partai Demokrat. Gedung Putih mengatakan ratusan penangkapan telah dilakukan sejak operasi dimulai.
Berbicara di Ruang Oval Gedung Putih pada Jumat (22/8), Trump mengatakan misi tersebut telah membawa keamanan total ke Washington.
“DC dulunya adalah neraka,” kata Trump. “Tapi sekarang aman.”
Pada Jumat, Pentagon mengonfirmasi bahwa pasukan yang sebelumnya tidak dipersenjatai di ibu kota AS, akan mulai membawa senjata.
Pasukan – yang dikirim ke Washington DC oleh sejumlah negara bagian yang dipimpin Partai Republik – sejauh ini belum terlibat dalam operasi penegakan hukum. Mereka ditempatkan di dekat landmark lokal.
Menurut angka kejahatan yang diterbitkan oleh Departemen Kepolisian Metropolitan DC. (MPDC), tindak kekerasan turun setelah mencapai puncaknya pada 2023 dan pada 2024 berada di titik terendah dalam 30 tahun terakhir.
Data awal untuk 2025 menyebutkan, angkanya terus menurun.
Secara keseluruhan, menurut MPDC, kejahatan dengan kekerasan turun 26 persen tahun ini dibanding periode yang sama pada 2024 dan perampokan turun 28 persen.
Trump juga mengancam akan mengerahkan pasukan ke New York dan Chicago
Penyalahgunaan Kekuasaan
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5318644/original/054393200_1755492452-Untitled.jpg)
Peningkatan ketegangan ini telah memicu kecaman dari para pemimpin Demokrat di negara bagian dan kota lain, termasuk Gubernur Illinois JB Pritzker yang mengatakan bahwa ancaman Trump untuk mengirim pasukan ke Chicago merupakan penyalahgunaan kekuasaan.
Pemimpin Minoritas Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, juga angkat bicara. Dia menegaskan bahwa Trump tidak memiliki wewenang hukum untuk mengirim pasukan ke kota-kota seperti Baltimore dan Chicago.
Menurut Jeffries, Trump mengeksploitasi turunnya tingkat kejahatan – seperti jumlah pembunuhan paling sedikit di Baltimore dalam lebih dari 50 tahun – untuk menciptakan krisis buatan.
Sebuah survei yang dilakukan oleh Washington Post dan Schar School yang dirilis awal pekan ini menemukan bahwa pengerahan pasukan sangat tidak populer di kalangan warga kota, dengan hampir 80 persen mengatakan mereka menentang pengerahan petugas federal maupun Garda Nasional dan pengambilalihan MPDC.