Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri merupakan salah satu sumber devisa penting bagi negara. Namun, maraknya sindikat pengiriman TKI ilegal menjadi ancaman serius bagi keselamatan dan hak-hak para pekerja migran. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik ilegal ini. (17/7/2025) Kamis.
Pemerintah terus memperkuat upaya dalam menindak praktik pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) secara ilegal. Menteri Perlindungan dan Pekerja Migran sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, menegaskan bahwa pengiriman non-prosedural masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Abdul Kadir mengakui bahwa pelayanan di kementeriannya masih sering dianggap panjang dan berbelit-belit. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola layanan kini menjadi prioritas, dengan fokus pada efisiensi tanpa mengorbankan aspek perlindungan bagi pekerja migran.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pengiriman ilegal. Pemerintah akan menindak tegas baik individu maupun perusahaan yang terlibat dalam praktik pengiriman non-prosedural.
Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait melakukan beberapa upaya strategis, antara lain:
- Penguatan regulasi: Memperketat aturan terkait pengiriman TKI dan memperbarui perundang-undangan.
- Penindakan hukum: Melakukan operasi dan penangkapan terhadap sindikat pengiriman ilegal.
- Sosialisasi dan edukasi: Memberikan informasi kepada calon TKI tentang prosedur resmi dan risiko pengiriman ilegal.
- Kerjasama internasional: Berkoordinasi dengan negara tujuan untuk memantau dan melindungi TKI.
- Peningkatan layanan resmi: Mempermudah akses dan pelayanan bagi calon TKI melalui sistem resmi.
Peran Masyarakat dan Calon TKI
Masyarakat dan calon TKI juga memiliki peran penting dalam mencegah pengiriman ilegal, seperti:
- Memastikan menggunakan jasa agen resmi yang terdaftar.
- Menghindari tawaran kerja yang mencurigakan atau tidak jelas.
- Melaporkan praktik ilegal kepada pihak berwenang.
- Meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai TKI.
Pemberantasan sindikat pengiriman TKI ilegal adalah langkah krusial untuk melindungi tenaga kerja Indonesia dan menjaga martabat bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan calon TKI, diharapkan praktik ilegal ini dapat diminimalisir dan kesejahteraan TKI meningkat. (17/7).